Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi melontarkan kritik tajam terhadap peran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang dinilai semakin melebar ke berbagai sektor di luar fungsi utama pertahanan negara.
Menurut Uchok, Kemenhan seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di internal pertahanan nasional dibanding “cawe-cawe” dalam urusan sipil seperti program MBG hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
“Kemenhan harusnya sadar diri dan fokus pada pekerjaan rumah internal, bukan malah cawe-cawe yang bukan menjadi tugasnya,” ujar Uchok.
Ia menilai hingga saat ini masih banyak persoalan strategis di sektor pertahanan yang belum memiliki arah dan perencanaan yang jelas. Mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), ancaman siber, restrukturisasi intelijen, transparansi anggaran, politisasi TNI, hingga isu kedaulatan ruang angkasa.
Menurutnya, prioritas pertahanan nasional justru terlihat tidak fokus di tengah perkembangan ancaman modern yang semakin kompleks.
“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka,” tegas Uchok Sky Khadafi.
Ia juga mengkritik keterlibatan aparat pertahanan dalam berbagai aktivitas yang dinilai di luar fungsi utama pertahanan negara, seperti operasi penertiban tambang ilegal, program MBG, hingga dugaan keterlibatan dalam pengawalan impor mobil pick up untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih.
“Kemenhan telah menjadi aparat penegak hukum dengan terlibat operasi penertiban tambang ilegal, MBG, beking impor mobil pick up urusan Kopdes Merah Putih. Apakah ini fungsi dari Kemenhan? Dan apa urgensinya bagi Kemenhan?” katanya.
Selain menyoroti peran TNI, Uchok juga mengkritik distribusi anggaran pertahanan yang dinilai belum proporsional. Ia menyebut anggaran pertahanan saat ini terlalu berfokus pada TNI Angkatan Darat dibanding penguatan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
“Hari ini anggaran pertahanan lebih fokus di TNI AD saja. Harusnya melihat kondisi hari ini anggaran itu difokuskan untuk TNI AU dan TNI AL,” tambahnya.
Di sisi lain, Uchok turut menyoroti program Kopdes Merah Putih yang dinilai berpotensi menjadi “bom waktu” apabila tidak dibarengi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan puluhan ribu koperasi desa secara masif dengan dukungan APBN membuka potensi penyimpangan anggaran dalam skala besar.
“Kalau pengawasannya lemah, ini bisa menjadi ladang korupsi baru dengan skala sangat besar,” ujarnya.
Menurut Uchok, lemahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi di banyak desa berpotensi memicu praktik mark-up, proyek titipan, manipulasi administrasi, hingga penyalahgunaan dana negara.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa tidak berubah menjadi persoalan hukum dan beban keuangan negara di kemudian hari.
“Tujuan program boleh bagus. Tapi kalau tata kelolanya buruk, yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan potensi korupsi berjamaah,” pungkasnya.
