JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah menghentikan rencana implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menurut IESR, kebijakan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar dan tidak memberikan solusi optimal bagi ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah sebelumnya berencana menerapkan B50, yakni campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit mentah (CPO) dan 50 persen solar, sebagai bagian dari strategi pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Namun, CEO IESR Fabby Tumiwa menilai bahwa program tersebut perlu dikaji ulang karena biaya produksi FAME saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan diesel konvensional. Berdasarkan data Maret 2026, harga FAME mencapai Rp13.910 per liter, sementara harga diesel berada pada kisaran Rp11.000 hingga Rp12.100 per liter.
Menurut IESR, tingginya harga FAME dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi pemerintah secara signifikan.
IESR memperkirakan transisi dari B40 menuju B50 membutuhkan sekitar 20,1 juta ton FAME per tahun. Konsekuensinya, tambahan beban subsidi diperkirakan mencapai Rp29 triliun di atas alokasi program B40 yang saat ini berjalan.
Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti risiko fiskal yang muncul akibat potensi berkurangnya ekspor CPO. Penurunan ekspor dinilai dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan bea keluar hingga Rp11,9 triliun sampai Rp14,6 triliun per tahun.
“Terjadi kontradiksi kebijakan. Di satu sisi pendapatan negara berpotensi turun, sementara di sisi lain kebutuhan subsidi justru meningkat,” kata Fabby.
IESR menilai B40 masih menjadi titik paling optimal karena mampu menjaga keseimbangan antara penghematan impor energi, manfaat ekonomi bagi petani sawit, serta risiko fiskal yang masih dapat dikendalikan pemerintah.
Sebagai alternatif jangka menengah dan panjang, IESR mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, peningkatan penggunaan transportasi publik, penerapan standar BBM yang lebih bersih seperti Euro-4, serta peningkatan efisiensi kendaraan bermotor.
IESR berharap pemerintah lebih fokus pada transformasi sektor transportasi yang berkelanjutan dibandingkan terus meningkatkan campuran biodiesel yang berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara.
