Jakarta, 23 Februari 2026 — Dukungan terhadap struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia kembali disuarakan oleh unsur Muhammadiyah di daerah. Kali ini, pernyataan datang dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Utara.
Ketua Umum PW IPM Banten, Widhiashafiz, mengapresiasi sikap tegas Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan konsistensi terhadap semangat reformasi.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kapolri yang dengan jelas menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ini menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan semangat reformasi, bahwa Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan sosial yang semakin kompleks menuntut Polri memiliki ruang gerak yang fleksibel dan responsif. Penempatan di bawah kementerian dinilai bukan solusi, bahkan berpotensi menghambat kinerja serta memperlemah fungsi pelayanan publik.
“Tantangan sosial hari ini menuntut Polri memiliki ruang gerak yang fleksibel dan responsif. Menempatkan Polri di bawah kementerian bukanlah solusi, justru berisiko menghambat kinerja dan memperlemah fungsi pelayanan publik,” tegasnya.
Widhiashafiz juga menilai pernyataan Kapolri yang menolak jabatan menteri kepolisian sebagai pesan etik yang kuat bagi aparat negara sekaligus teladan kepemimpinan bagi generasi muda.
“Ketika Kapolri menyampaikan lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian, itu adalah pesan moral yang sangat jelas bahwa jabatan bukan tujuan utama, melainkan pengabdian. Ini menjadi teladan penting bagi pelajar agar memahami makna kepemimpinan yang berintegritas,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan Polri harus diarahkan pada pembenahan internal, penegakan hukum yang adil dan humanis, serta peningkatan kepercayaan publik. “Polri yang kuat adalah Polri yang independen dan benar-benar berpihak pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Dukungan Kolektif Muhammadiyah Kalimantan Utara
Sementara itu, PWM Kalimantan Utara juga menyatakan sikap serupa. Ketua PWM Kalimantan Utara, Samsi Sarman, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Polri di bawah Presiden merupakan pandangan kolektif Muhammadiyah di wilayah tersebut.
Sikap tersebut melibatkan berbagai organisasi otonom Muhammadiyah di Kalimantan Utara, di antaranya Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, dan dikawal oleh Komando Keamanan Muhammadiyah.
“Kami berpandangan bahwa kepolisian yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan struktur yang ideal. Dengan struktur ini, Polri akan semakin kuat dan bermartabat dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Samsi Sarman.
Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden akan memperkuat efektivitas institusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, presisi, dan berintegritas. Ia berharap kepolisian dapat semakin optimal menjalankan misinya bersama Muhammadiyah, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai amar ma’ruf dan nahi mungkar di tengah masyarakat.
“Harapan kami, kepolisian dapat semakin optimal menjalankan misinya bersama Muhammadiyah, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai amar ma’ruf dan nahi mungkar di tengah masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disebut sebagai bentuk dukungan moral dan kelembagaan Muhammadiyah Kalimantan Utara terhadap Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Di akhir pernyataannya, Samsi Sarman menyampaikan apresiasi dengan salam, “Salam Presisi Polri”, seraya berharap Polri semakin profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Hasil Muktamar XXIV IPM
Sebelumnya, Muktamar XXIV Ikatan Pelajar Muhammadiyah sukses digelar di Makassar pada 5–8 Februari 2026. Forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan dua tahun sekali tersebut menetapkan Dany Rahmat Muharram sebagai Ketua Umum PP IPM periode 2026–2028.
Muktamar yang berlangsung di Balai Sidang Unismuh dan Asrama Haji Sudiang itu berfokus pada agenda regenerasi kepemimpinan, evaluasi organisasi, serta perumusan arah gerak strategis IPM ke depan. Selain Ketua Umum, forum juga menetapkan Tsabita Ikrima Al Arify sebagai Sekretaris Umum dan Rizki Anugrah Robby sebagai Bendahara Umum.
Dengan mengusung fokus konsolidasi nasional, penguatan peran pelajar, dan keberlanjutan gerakan, Muktamar XXIV menegaskan komitmen IPM untuk terus berkontribusi dalam isu-isu kebangsaan, termasuk penguatan institusi penegak hukum demi terciptanya kehidupan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.
